Itupun kalau kita memang harus mengikuti prosedur, tapi kalau nggak mau susah, "tembak langsung" saja alias kita nambah biaya dari pada bolak-balik. Belum capeknya, mau ngurus sesuai prosedur saja biaya mpot-mpotan, apalagi nembak langsung, kita ini bukan PNS, bukan pegawai Pertamina, bukan pegawai Medco ataupun pengusaha, kita ini tukang ojek. Kais pagi untuk makan siang, kais sore untuk makan malam. Sebait kisah yang memang terjadi di lingkungan kita, siapa yang mesti disalahkan atau dibenarkan, kita tidak perlu mencari kambing hitam atas keadaan yang terjadi di sekitar kita. Masih beruntung kita yang memiliki penghasilan tetap, ada yang diharap setiap bulannya. Lalu, bagaimana dengan mereka? Sebagai kuli pelabuhan yang pendapatannya tidak menentu. Yah…, syukur-syukur kalau ada kapal barang datang ke Bunyu. Tergantung order. Ada kapal barang datang, baru ada order. Nggak ada order, kuli pelabuhan hanya bisa nongkrong aja di pelabuhan. Begitu pula si tukang ojek, untuk mendapatkan sepeda motor terkadang mereka harus kredit atau menyewa pada orang lain dengan perjanjian setoran harian atau bulanan. Tapi orang-orang yang naik ojek di Bunyu sekarang sudah mulai jarang karena sudah banyak yang punya kendaraan pribadi sih. Kasihan kan Tukang ojek. Orang susah kok dibikin tambah susah. Contoh kecil lainnya misalnya soal penyelesaian administrasi di atas kita mesti dijajah oleh adanya peraturan yang mengikat. Coba kita diberi kesempatan untuk memilih lebih condong ikut Tarakan atau ikut Bulungan. Jelas saya lebih memilih ikut Tarakan saja. Habis, kalau seperti begini repotnya minta ampun. Mana makan biaya banyak lagi. Orang Tanjung Selor sih memang enak, kita yang kelimpungan. Kata Bapak tua itu lagi sambil berdiri membuang puntung rokoknya ke laut. Dari gambaran kisah segelintir masyarakat Bunyu ini dapat kita cermati, ulah siapa sih yang membuat ketentuan Pulau Bunyu mesti ikut jadi satu wilayah Kabupaten Bulungan. Pernahkah oknum tersebut memikirkan dampaknya di kemudian hari. Apakah memang seperti itu tujuan dari Otonomi Daerah? Pulau Bunyu yang sudah jelas bersebelahan dengan Tarakan, koq malah harus beribu kota kabupaten di Tanjung Selor sana. Yah.. istilah Otonomi Daerah memang sudah tidak asing di telinga kita. Anak kecil pun tahu, "Oooo..Otonomi Daerah toh". Secara geografis letak Pulau Bunyu lebih dekat dengan Tarakan dibanding dengan Tanjung Selor. Ibarat Bekasi dengan Jakarta. Kan jadi aneh kalau Bekasi harus jadi bagian dari Jawa Tengah misalnya. Berkisah soal otonomi daerah tanggal 12 Juli 2005 dulu, Kota Tarakan diberi penghargaan "Otonomi Award" sebagai kota terbaik se-Indonesia versi Media Otonomi karena Keberhasilan Kota Tarakan dalam membangun daerahnya di era otonomi ini. Iri sih enggak, tapi kesal gitu loh...kok nggak ikut Tarakan aja. Wis, meskipun belum hilang dongkolnya, tapi sudah cukup lega bisa mencurahkan uneg-uneg di situs Bunyu Online.
7 tahun yang lalu